Komisi II DPR Minta Mendagri Klarifikasi soal Apdesi Deklarasi Jokowi 3 Periode

Rabu, 6 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Info7.id | Komisi II DPR meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan klarifikasi secara resmi soal Asosiasi Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia (Apdesi) yang mendeklarasikan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 3 periode. Klarifikasi Menteri Tito dinilai penting agar kegiatan tersebut tidak menjadi bola liar.

Klarifikasi ini diminta oleh sejumlah anggota Komisi II DPR dalam rapat kerja dengan Menteri Tito di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan, sebenarnya kegiatan Silatnas Apdesi beberapa waktu lalu, sudah dijelaskan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam rapat kerja dengan Komisi II. Namun, kata Guspardi, Mendagri Tito Karnavian merupakan menteri yang paling tepat memberikan klarifikasi.

“Hari ini, Pak Menteri adalah orang yang punya kewenangan sebagai pembina dan penanggung jawab terhadap pelaksanaan Silatnas itu adalah Kemendagri, kalau saya tidak salah,” kata Guspardi.

Menurut Guspardi, rapat di Komisi II merupakan waktu yang tepat bagi mendagri memberikan klarifikasi atas acara deklarasi Apdesi tersebut. Pasalnya, deklarasi Apdesi tersebut telah memicu polemik yang bisa merugikan pemerintah.

“Kami meminta sebagai anggota Komisi II, taruhlah kemarin sudah ada macam-macam dan menimbulkan debatable, menimbulkan dinamika dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hari ini clear dan clean klarifikasi yang bapak sampaikan,” ungkap Guspardi.

Baca Juga :  Polisi Sita Ribuan Butir Obat Terlarang dari Toko Kosmetik di Teluknaga

Apalagi, kata Guspardi, DPR dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu sudah sepakat bahwa pemungutan suara diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Menurut dia, aneh jika masih ada yang mendorong pelaksanaan pemilu di luar jadwal yang sudah ditetapkan.

“Kita sepakat melaksanakan pemilu itu adalah 14 Februari 2024. Kok macam-macam saja persoalan yang di luar, ini resmi Pak. Jadi, tentu yang resmi ini yang akan dikutip oleh media. Mudah-mudahan bisa mengakhiri dinamika itu,” pungkas Guspardi.

Berita Terkait

PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi Deklarasi Dukungan Dengan Iyos dan Zaenul di lapang Sekarwangi Cibadak
Dadang Supriatna Puncaki Hasil Survei Pilkada Kabupaten Bandung
Gerakan Massif di Karawaci: Ratusan Pendukung Deklarasi Dukungan untuk Helmy Halim
Putusan PHPU Pemilu 2024, Polres Tapteng Tingkatkan Pengamanan Kantor KPU & Bawaslu
Politik Uang Diduga Warnai Pileg Pemilu 2024, Aktivis Tangerang Minta Bawaslu Bersikap Tegas
Pasang Foto Unik di Surat Suara, Komeng Caleg DPD RI Jadi Sorotan
Bawaslu Pantau Uang Politik Dan Penertiban APK di Masa Tenang
Selama Masa Tenang Pemilu, Aktivis Muda Tangerang Menghimbau Semua Pihak Patuhi Aturan
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Agustus 2024 - 12:35 WIB

PDI Perjuangan Kabupaten Sukabumi Deklarasi Dukungan Dengan Iyos dan Zaenul di lapang Sekarwangi Cibadak

Kamis, 11 Juli 2024 - 22:07 WIB

Dadang Supriatna Puncaki Hasil Survei Pilkada Kabupaten Bandung

Minggu, 30 Juni 2024 - 08:41 WIB

Gerakan Massif di Karawaci: Ratusan Pendukung Deklarasi Dukungan untuk Helmy Halim

Senin, 22 April 2024 - 17:36 WIB

Putusan PHPU Pemilu 2024, Polres Tapteng Tingkatkan Pengamanan Kantor KPU & Bawaslu

Rabu, 21 Februari 2024 - 13:03 WIB

Politik Uang Diduga Warnai Pileg Pemilu 2024, Aktivis Tangerang Minta Bawaslu Bersikap Tegas

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Naas, Seorang Pria di Jayanti Ditembak Orang Tak Dikenal

Jumat, 6 Sep 2024 - 10:31 WIB

Hukum dan Kriminal

Diduga Palsukan Surat Tanah, LTS Kades Wanakerta di Amankan Polda Banten

Selasa, 3 Sep 2024 - 21:50 WIB