INFO7.ID, TANGERANG | Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak dan menekan angka stunting tersebut kini menghadapi ujian serius setelah muncul temuan mengejutkan di lapangan.
Seorang siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Tangerang mengaku menemukan ulat dalam paket makanan MBG yang diterimanya. Temuan itu sontak memicu rasa kaget sekaligus kekhawatiran.
“Saya tidak tahu pak, tiba-tiba pas buka ada ulatnya,” ujar siswa tersebut dengan nada terkejut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, paket makanan tersebut diproduksi oleh dapur SPPG Putri Kemuning yang berlokasi di Desa Kemuning, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Kejadian ini pun langsung menimbulkan keresahan di kalangan siswa maupun orang tua.
Program yang semestinya menjadi jaminan pemenuhan gizi justru dipertanyakan dari sisi kebersihan dan keamanan pangan. Insiden ini bahkan dinilai sebagai “tamparan keras” terhadap implementasi program MBG di tingkat lapangan.
Polemik semakin menguat ketika pihak pengelola dapur memberikan klarifikasi. Penanggung jawab dapur, Intan, menyatakan bahwa bahan baku yang digunakan selalu dipesan setiap hari sesuai prosedur, sehingga tidak ada penyimpanan yang berpotensi menurunkan kualitas makanan.
Namun demikian, pernyataan berbeda disampaikan oleh asisten lapangan, Step, yang mengakui adanya keterbatasan dalam pengawasan. Ia menyebutkan bahwa proses quality control di dapur hanya dilakukan oleh dua orang, meskipun terkadang dibantu oleh relawan.
“Quality control dapur hanya dua orang, walaupun kadang dibantu relawan. Jadi mohon maaf apabila ada human error,” ungkapnya.
Pengakuan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru terkait kesiapan sistem pengawasan dalam program berskala nasional seperti MBG. Dengan jumlah penerima manfaat yang besar, lemahnya kontrol kualitas berpotensi menimbulkan risiko yang tidak kecil, terutama bagi kesehatan para siswa.
Desakan evaluasi pun mulai bermunculan dari berbagai pihak. Masyarakat meminta pemerintah daerah maupun instansi terkait untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap dapur penyedia MBG, meningkatkan standar higienitas, serta memperketat pengawasan kualitas makanan.
Selain itu, transparansi dalam pengelolaan program juga dinilai menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik yang mulai tergerus akibat insiden tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang terkait langkah konkret yang akan diambil menyusul temuan tersebut. Publik kini menanti respons cepat dan tegas agar tujuan mulia program MBG tidak ternodai oleh persoalan yang seharusnya dapat dicegah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT






