Warga Cijoro Pasir Keluhkan Adanya Dugaan ACC KTP di Samsat Rangkas Bitung

Senin, 15 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rangkas Bitung, Info7.id | Warga Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkas, Kabupaten Lebak Banten keluhkan adanya dugaan ACC KTP di Samsat Rangkas Bitung pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 yang lalu.

Warga tersebut mengatakan, Unit Pelayanan Teknis (UPT), Pelayanan Pendapatan Daerah (PPD) Samsat Rangkas yang ditangani Unit Regident diduga melakukan Mal Administrasi dalam proses pengurusan pajak kendaraan bermotor.

Menurut keterangan warga Cijoro Pasir, pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 yang lalu, ia hendak mengurus perpanjangan pajak Surat Tanda Kendaraan (STNK) roda empat miliknya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun pada saat itu, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemilik pertama kendaraan tidak ada, karena itulah dirinya dikenai biaya tambahan diluar wajib pajak oleh pihak Pekerja Harian Lepas (PHL) loket pendaftaran Samsat Rangkas Bitung.

Baca Juga :  Kemacetan Total di Jalan Pakuhaji-Pisangan-Sepatan, Tangerang: Pohon Rusak dan Dishub Diminta Bertindak

Atas adanya dugaan itulah warga tersebut meminta kepada Dirlantas Polda Banten untuk bersikap tegas dalam menjalankan kebijakan.

Ia juga mengaku akan membuat aduan laporan kepada Paminal Polda Banten untuk menindak lanjuti terkait dugaan tersebut.

“Hal ini tidak bisa dibiarkan, karena ada dugaan ACC KTP atau Mal Administrasi bukan saja melibatkan Unit Regident, tapi ada dugaan melibatkan orang Pemda atau Bapeda selaku pemangku kebijakan,” Ungkap warga yang enggan disebutkan namanya tersebut.

Tak hanya itu, warga itu juga meminta kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah (KBPD) menindak tegas para oknum pegawai yang diduga terlibat pada dugaan mal administrasi tersebut.

“Dugaan ini harus segera ditindak lanjuti oleh pemerintah pusat dan penegak hukum, jangan sampai terkesan dibiarkan menjamur di setiap samsat yang ada di provinsi Banten,” Tegasnya.

Baca Juga :  Pelaku Penganiayaan Di Biarkan Berkeliaran, Tosa" Pak Kapolres Apakah Di Biarkan Saja?

Sedangkan R yang mengaku dirinya sebagai PHL Regident saat dikonfirmasi Awak media membantah adanya ACC KTP tersebut. Karena menurutnya pada saat itu pihak warga lah yang meminta untuk dibantu.

“Kemarin kan bapak itu yang meminta untuk dibantu,” Ujar R PHL.

Disisi lain, Aipda Sabar selaku anggota Regident Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Rangkas Bitung saat dikonfirmasi mengatakan bahwa ACC KTP tidak dibenarkan, kalaupun ada akan dilaporkan ke pimpinan dan dikenakan tindakan sangsi administrasi hingga pemecatan jika itu terbukti.

“Jika ada hal seperti itu, tentu akan dikenakan sangsi,” Pungkasnya.

(IML)

Berita Terkait

Kuasa hukum AH dan M, tersangka kasus dugaan korupsi retribusi pelelangan ikan Angkat Bicara
Ratusan Warga Pantura Geruduk Kantor Pemda Kabupaten Tangerang, Pertanyakan Rekomendasi PKKPR
Dugaan Penyalahgunaan Wewenang: Soma Atmaja Terseret Kasus Izin PKKPR Kontroversial, Aktivis dan LSM Bereaksi Keras!
Polemik PKKPR di Tangerang: Masyarakat Tuntut Transparansi dan Keadilan!
Kejaksaan Tinggi Banten Naikkan Status ke Penyidikan Terkait Dugaan Korupsi Pekerjaan Jasa Layanan Pengangkutan dan Pengolahan Sampah di DLHK Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2024
Skandal Korupsi Mencengangkan: ASN dan Honorer Dinas Perikanan Tangerang Digelandang!
Dengan Semangat Inovasi, Kecamatan Kelapa Dua Gelar Musrembang untuk Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan
HGB DI ATAS LAUT: Modus Manipulasi Administratif, Kolusi Pejabat, dan Peran Jaringan Mafia Tanah
Berita ini 76 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 6 Februari 2025 - 17:05 WIB

Kuasa hukum AH dan M, tersangka kasus dugaan korupsi retribusi pelelangan ikan Angkat Bicara

Rabu, 5 Februari 2025 - 17:28 WIB

Ratusan Warga Pantura Geruduk Kantor Pemda Kabupaten Tangerang, Pertanyakan Rekomendasi PKKPR

Selasa, 4 Februari 2025 - 11:01 WIB

Polemik PKKPR di Tangerang: Masyarakat Tuntut Transparansi dan Keadilan!

Selasa, 4 Februari 2025 - 09:46 WIB

Kejaksaan Tinggi Banten Naikkan Status ke Penyidikan Terkait Dugaan Korupsi Pekerjaan Jasa Layanan Pengangkutan dan Pengolahan Sampah di DLHK Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2024

Sabtu, 1 Februari 2025 - 09:48 WIB

Skandal Korupsi Mencengangkan: ASN dan Honorer Dinas Perikanan Tangerang Digelandang!

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

14 Tersangka Peredaran Uang Palsu Di Tangkap Ditreskrimum Polda Banten

Kamis, 6 Feb 2025 - 18:21 WIB