INFO7.ID, TANGERANG | Proyek pemeliharaan jalan hotmix di Kampung Kandang, Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, kini tengah menjadi sorotan publik setelah beredar laporan mengenai dugaan pengurangan volume material. Proyek yang dikerjakan oleh CV Ansha Viki Konstruksi sejak 16 November 2024 ini menuai kritik tajam, terutama karena dilaksanakan saat hujan deras, yang dikhawatirkan dapat memengaruhi kualitas jalan yang sedang dibangun.
Berdasarkan pantauan di lokasi, ditemukan ketidaksesuaian antara material yang digunakan dengan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Terlihat hanya dua truk yang mengangkut sekitar 11 kubik agregat, ditambah dua mobil pikap yang membawa sekitar 4 kubik material. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa volume hotmix yang digunakan hanya mencapai dua ton, yang dianggap tidak cukup untuk pengerjaan jalan sepanjang itu.
Minimnya jumlah kendaraan operasional yang terlibat semakin menambah kecurigaan adanya kekurangan material yang bisa berdampak pada kualitas proyek. Dugaan pengurangan volume material ini mendapat perhatian dari masyarakat serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Pemberantas Korupsi (JPK).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Muslik S.Pd., Ketua LSM JPK DPW Banten, menegaskan bahwa jika terbukti ada pengurangan volume material, ini merupakan pelanggaran serius yang harus diselidiki secara menyeluruh. Menurut Muslik, proyek infrastruktur, khususnya pembangunan jalan, memiliki peran vital dalam mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan untuk menghindari adanya penyimpangan.
“Dugaan ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada tindakan tegas sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia bahwa korupsi tidak bisa dibiarkan merajalela di Indonesia,” tegas Muslik.
LSM JPK sebelumnya telah mengirimkan surat audensi kepada pihak Kecamatan Pagedangan untuk meminta klarifikasi terkait proyek tersebut. Namun, pihak kecamatan menginformasikan bahwa audensi tersebut harus diundur dan dijadwalkan ulang pada Senin mendatang.
Muslik juga menambahkan bahwa kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap proyek-proyek publik lainnya. Masyarakat mendesak agar evaluasi menyeluruh dilakukan, baik pada proyek ini maupun pada proyek-proyek serupa yang akan datang.
“Pengawasan kolektif untuk menciptakan transparansi dan integritas dalam setiap proyek pembangunan sangat penting agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sesuai dengan harapan mereka,” ujar Muslik, Senin 25 November 2024.
Kasus ini semakin menegaskan perlunya tindakan tegas dari pemerintah untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Penulis : Mul
