INFO7.ID, TANGERANG | Kepala Desa (Kades) Cicalengka, Kabupaten Tangerang, diduga dengan sengaja menghindari audiensi dengan NGO Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) yang mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran tahun 2023-2024. Sejumlah program dengan anggaran besar, seperti pembelian budidaya ikan, ayam kampung, belut, serta kambing, menjadi sorotan karena dinilai tidak jelas realisasinya.
Ketua NGO JPK DPW Banten, Muslik, S.Pd., mengecam sikap Kades Cicalengka yang dinilai tidak transparan dan mencoba menghindari tanggung jawab. Menurutnya, JPK datang dengan tujuan berdialog demi kepentingan publik, namun Kades justru memilih untuk menghindar tanpa memberikan kejelasan.
Saat dikonfirmasi, Kades Cicalengka berkelit dengan alasan bahwa program-program tersebut masih berjalan. Ia bahkan mengaku tidak mengetahui lokasi pelaksanaannya dengan dalih bahwa proyek tersebut dikelola oleh kelompok masyarakat. Selain itu, ia mengklaim sedang menghadiri agenda lain di luar desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya minta maaf, sebenarnya saya ada rapat di luar. Mengenai budidaya tersebut, saya tidak tahu tempatnya karena dikelola oleh kelompok warga,” ujar Kades dengan nada yang terdengar menghindar.
Dalam pertemuan singkat itu, Kades sempat mengarahkan JPK untuk menghubungi operator desa dan memberikan nomor kontaknya. Namun, alih-alih memberikan kejelasan, Kades justru meninggalkan kantor desa tanpa penjelasan lebih lanjut.
Ketua NGO JPK menegaskan bahwa tindakan Kades Cicalengka merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip keterbukaan dalam pengelolaan anggaran desa.
“Kami hanya meminta transparansi agar masyarakat tahu bagaimana anggaran desa digunakan. Tapi yang terjadi justru Kades memilih untuk menghindar. Ini sangat mencurigakan dan patut dipertanyakan,” tegas Muslik.
Selain mempertanyakan penggunaan anggaran, JPK juga menyoroti kondisi bendera merah putih di halaman kantor desa yang ditemukan dalam keadaan robek dan lusuh. Menurutnya, hal ini mencerminkan kelalaian dalam aspek paling mendasar sekalipun.
“Jika hal kecil seperti bendera saja diabaikan, bagaimana dengan pengelolaan anggaran yang jumlahnya jauh lebih besar? Ini semakin menguatkan dugaan adanya kelalaian dan penyalahgunaan,” tambahnya.
JPK berencana melayangkan surat resmi kepada instansi terkait guna meminta audit menyeluruh terhadap program-program yang telah dijalankan di Desa Cicalengka.
“Kami akan bersurat secara resmi untuk mendesak audit menyeluruh. Penggunaan anggaran desa harus jelas dan akuntabel, bukan malah ditutup-tutupi,” tegas Muslik.
Hingga berita ini diterbitkan, Kades Cicalengka belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ini. Publik menanti jawaban, sementara kecurigaan terhadap ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran desa semakin menguat.
