LSM JPK Desak Kehadiran PT Cakra Tama Kirana dalam Audiensi di Dinas Perkim Besok

Rabu, 6 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PAPAN PROYEK HOTMIK

PAPAN PROYEK HOTMIK

INFO7.ID, TANGERANG | Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Pemberantasan Korupsi (LSM JPK) melaporkan PT. Cakra Tama Kirana ke Inspektorat Kabupaten Tangerang atas dugaan penggelembungan anggaran dan rendahnya kualitas proyek hotmix di Perum Mekar Asri Dua, Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Tangerang, Banten.

LSM JPK sebelumnya telah mengajukan permohonan audiensi dengan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (PERKIM) untuk membahas dugaan penyimpangan proyek yang dilakukan PT. Cakra Tama Kirana. Laporan ini didasari oleh keluhan masyarakat terkait kualitas pekerjaan yang dianggap jauh dari standar.

Seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya mengeluhkan tipisnya lapisan hotmix, yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan berpotensi cepat rusak.

“Saya tidak puas dengan hasil pengerjaan ini. Lapisan hotmixnya tipis sekali. Kalau begini, pasti cepat rusak,” ungkapnya.

FOTO HOTMIK DI FERUM MEKAR ASRI DUA PANOGAN.

Menanggapi laporan ini, Ketua JPK DPW Banten, Muslik S. Pd, menyatakan bahwa pihaknya telah mendatangi lokasi proyek dan mengirimkan surat resmi kepada Inspektorat dan perkim untuk meminta klarifikasi dari pihak pelaksana PT. Cakra Tama Kirana serta pengawas dari dinas terkait.

“Kami ingin penjelasan rinci dari pihak pengawas dan pelaksana proyek. Dugaan mark-up ini seolah dibiarkan saja, bahkan terkesan ada kongkalikong antara pengawas dan pelaksana. Dari awal seharusnya sudah ada teguran, atau jika perlu, penghentian sementara untuk perbaikan material,” tegas Muslik.

Baca Juga :  LPI Sebut Proyek Jaringan Irigasi Cibinuangeun Dikerjakan Asal Jadi

Muslik juga mendesak Dinas PERKIM agar menghadirkan pihak kontraktor dalam audiensi yang dijadwalkan pada 7 November, guna memberikan klarifikasi langsung.

“Kami juga telah bersurat ke Inspektorat untuk mengadakan audit. Jika ditemukan penyimpangan, harus ada pemotongan anggaran dan tindak lanjut hukum,” pungkas Muslik kepada wartawan, Rabu, 6 November 2024.

Penulis : MUL

Berita Terkait

Polairud Baharkam Polri Rayakan HUT ke-74 dengan Semangat Mengamankan Sumber Daya Kelautan
Dugaan Pelanggaran Pengadaan Barang di Kecamatan Cikupa, JPK DPW Banten Akan Laporkan ke Inspektorat
Proyek Pemeliharaan Jalan Hotmix di Kecamatan Pagedangan Diduga Kurangi Volume Material
Aktivitas Kendaraan Tambang di Tangerang Raya Dimulai Lagi, Personel Gabungan Siaga di 8 Pos Pantau
Family Gathering Bersama di Puncak, Perangkat Desa Kohod Kompak Bangun Desa
Pagar Pembatas Jembatan di Kelurahan Bunder Diperbaiki, Warga Apresiasi Respons Cepat Pemerintah
Dukung Ketahanan Pangan, Polres Serang Tanam Bibit Melon dan Mentimun
Warga Desa Pasir Gadung Antusias Sambut Ilay Sebagai Kandidat Kuat Kepala Desa
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 Desember 2024 - 16:22 WIB

Polairud Baharkam Polri Rayakan HUT ke-74 dengan Semangat Mengamankan Sumber Daya Kelautan

Selasa, 3 Desember 2024 - 13:32 WIB

Dugaan Pelanggaran Pengadaan Barang di Kecamatan Cikupa, JPK DPW Banten Akan Laporkan ke Inspektorat

Senin, 25 November 2024 - 18:54 WIB

Proyek Pemeliharaan Jalan Hotmix di Kecamatan Pagedangan Diduga Kurangi Volume Material

Kamis, 14 November 2024 - 15:40 WIB

Aktivitas Kendaraan Tambang di Tangerang Raya Dimulai Lagi, Personel Gabungan Siaga di 8 Pos Pantau

Rabu, 6 November 2024 - 19:30 WIB

LSM JPK Desak Kehadiran PT Cakra Tama Kirana dalam Audiensi di Dinas Perkim Besok

Berita Terbaru

Artikel

Menanamkan Nilai Toleransi sejak Dini

Senin, 2 Des 2024 - 13:44 WIB