Warga Menguasai Lahan 438,93 Hektar : Apakah Sah Secara Hukum Atau Tidak ?

Kamis, 14 Juli 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oku Timur, Info7.id | Seorang warga di Desa Campang tiga ulu, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan bernama H. Bustan mengakui jika lahan yang dimilikinya seluas 438,93 Ha belum terbayarkan oleh salah satu perusahan yang menguasai lahan miliknya.

H. Bustan menegaskan jika dirinya memperoleh lahan seluas 438,93 ha tersebut dibeli dari masyarakat setempat bersama dengan seorang temannya bernama Ketut Swice pada tahun 2007.

” Itu memang benar pada tahun dua ribu tujuh saya membeli lahan seluas surat yang ada bersama dengan teman saya yaitu pak Ketut Swice, itu luas keseluruhan dengan teman saya sebanyak empat ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh tiga hektar ya. Ini saya beli bersama dengan teman saya ada bukti-bukti kepemilikan melalui perantara Kepala Desa Campang Tiga Ulu yaitu pak Kades Samsudin pada tahun dua ribu tujuh,” Ujar H. Bustan sebagai pemilik lahan saat dimintai keterangannya dikediamannya (25/11/2021).

“Pada saat saya membeli ada surat pelepasan hak dari masyarakat. Lahan itu saya punya niat waktu itu untuk mengembangkan perkebunan karet saya seorang pedagang pingin namanya bertani. Dari keseluruhan ini sebenarnya bukan saya sendiri ada orang teman saya namanya pak Ketut Swice, saya (H. Bustan), dan Pak Jena.,” tutup H. Bustan.

Berdasarkan hasil investigasi wartawan yang diketuai oleh Bpk. Rendy bahwa tanah yang dibeli oleh H. Bustan masih dalam sengketa antara pihak PT. Laju Perdana Indah dengan warga perihal dugaan belum dibayarkannya tanah milik warga yang dikuasai oleh PT. LPI, dan saat itu warga meminta kepada Kepala Desa Compang Tiga Ulu untuk mencarikan pembeli sehingga saat itu terjadilah H. Bustan membeli lahan tersebut bersama dengan temannya bernama Ketut Swice dan Pak Jena.

Baca Juga :  Puluhan Ribu Pekerja Kereta Api Inggris Mogok Kerja

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam Perpu No. 56 Tahun 1960 menegaskan bahwa seorang warga hanya diperbolehkan menguasai lahan sebanyak 20 hektar baik lahan persawaan maupun lahan kering, adapun jika ada penambahan jumlah maka hanya diijinkan menambah sebanyak 5 hektar. Artinya dengan kepemilikan lahan yang disebutkan tersebut di atas seluas 438,93 hektar pemiliknya harus melaporkan ke badan pertanahan/agraria untuk menentukan regulasi hukumnya.

(Firmansyah)

Berita Terkait

Aktivis dan Pengamat Politik Soroti Penunjukan Plh Sekda Kabupaten Tangerang
Waduh, Temuan BPK Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangka belitung capai Milyaran Rupiah
Firma Hukum Al Jailani Dan Partner Serahkan Plakat Kepada Kombes Pol Edy Sumardi
Gerakan Massif di Karawaci: Ratusan Pendukung Deklarasi Dukungan untuk Helmy Halim
Wow, Kejaksaan ditantang untuk bisa buktikan dugaan Tipikor pengadaan lahan RSUD TIGARAKSA Kabupaten Tangerang
Geger! Sidang Tuntutan Kasus Pemalsuan Surat Tanah Kohod, Mengungkap Skandal yang Mengguncang Daerah
Minta Dukungan Masyarakat, Polda Jabar Buka Hotline untuk Kasus Vina Cirebon
Pembangunan Tower di Kedaung Baru Neglasari Belum Kantongi Izin dari DPMPTSP. Akal-akalan Pengusaha?
Berita ini 9 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 17 Juli 2024 - 08:12 WIB

Aktivis dan Pengamat Politik Soroti Penunjukan Plh Sekda Kabupaten Tangerang

Senin, 15 Juli 2024 - 12:25 WIB

Waduh, Temuan BPK Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bangka belitung capai Milyaran Rupiah

Senin, 1 Juli 2024 - 18:19 WIB

Firma Hukum Al Jailani Dan Partner Serahkan Plakat Kepada Kombes Pol Edy Sumardi

Minggu, 30 Juni 2024 - 08:41 WIB

Gerakan Massif di Karawaci: Ratusan Pendukung Deklarasi Dukungan untuk Helmy Halim

Sabtu, 29 Juni 2024 - 08:38 WIB

Wow, Kejaksaan ditantang untuk bisa buktikan dugaan Tipikor pengadaan lahan RSUD TIGARAKSA Kabupaten Tangerang

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

Polisi Sita Ribuan Butir Obat Terlarang dari Toko Kosmetik di Teluknaga

Rabu, 17 Jul 2024 - 18:51 WIB