Ratusan Warga Pantura Geruduk Kantor Pemda Kabupaten Tangerang, Pertanyakan Rekomendasi PKKPR

Rabu, 5 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

INFO7.ID, Tangerang | Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Tangerang Berdaulat, menggeruduk Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang, Rabu (5/2/2025).

Aksi demonstrasi meminta PJ Bupati Tangerang Andi Oni Prihartono dan Sekda Soma Atmaja agar memberikan Kelarifikasi kepada masyarakat pesisir pantai dan pertanggungjawaban secara Hukum tekait di terbitkannya izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) kepada PT. Intan Agung Makmur tanpa adanya pengecekan kelapangan terlebih dahulu

Tidak hanya itu masa juga meminta penjelasan terkait terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM), milik anak perusahaan Agung Sedayu, di area pagar laut pesisir Kabupaten Tangerang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami menuntut kepada pemerintah Kabupaten Tangerang, Terutama Pj Bupati Andi Oni dan Sekda Soma Atmaja yang pada saat ijin rekomendasi PKKPR di terbitkan Soma Atmaja sebagai Kepala dinas DPMPTSP Kabupaten Tangerang dan yang menandatangani surat ijin rekomendasi adalah Soma Atmaja, jadi kami meminta klarifikasi dan dasar hukum menerbitkan rekomendasi dan izin pemanfaatan tata ruang khususnya yang berada di perairan pantai utara,” ucap Asmudyanto kordinator Aksi

Baca Juga :  Satresnarkoba Polres Serang Tangkap Pengedar Narkoba Jenis Sabu

Tak hanya soal ijin rekomendasi PKKPR yang di keluarkan oleh Pemda Kabupaten tangerang masa juga mempertanyakan terkait penertiban SHGB dan SHM, serta meminta agar Kepala Desa Kohod, Arsin untuk kooperatif terkait kasus pagar laut.

Terlebih, Kades Kohod mangkir dari panggilan Bareskrim, untuk mengklarifikasi SHGB dan SHM di area pagar laut.

Baca Juga :  Banjir Melanda 3 Wilayah Tangerang, Kapolres tekankan untuk cepat beri bantuan

“Kami juga meminta Kepala Desa Kohod untuk kooperatif, apalagi kemarin mangkir dari panggilan Bareskrim, setelah adanya isu dugaan pemalsuan girik di area pagar laut oleh Kades Kohod, serta melakukan pemeriksaan terhadap PJ bupati Dan sekda Kabupaten Tangerang oleh Bareskrim Polri” pungkas Asmudyanto.

Berdasarkan pantauan di lokasi, masa dengan membawa satu mobil pikap berisi pengeras suara, serta spanduk dan tidak lupa bendera sangsaka merah putih.

Cekcok antara massa aksi dengan aparat kepolisian pun sempat terjadi, kala mereka mencoba menerobos barikade polisi

Bebeberapa di antaranya berupaya untuk menerobos barier yang dipasang pihak kepolisian di depan kantor Pemda Kabupaten Tangerang. (Jack)

Berita Terkait

Warga, Ulama, dan Tokoh Agama Masyarakat Desa Caringin Tolak Tempat Biliar di Kampung Saga, Cisoka
Sudah Lama Berlangsung? Dugaan Tarian Sensual di Trenz Executive Club Tuai Kritik
JDEYO Billiard dan Cafe Diduga Belum Memiliki Perizinan Tetap beroperasi ada apa dengan Penegak Perda??
Pesona Sasak Rajamandala dan Si Hijau Manis dari Desa Haurwangi
Kejati Banten Geledah Kantor PT Agrobisnis Banten Mandiri, Sita 90 Bundel Dokumen Terkait Dugaan Korupsi
Akhir Pelarian “Pak’De”! Buron Kasus Kejahatan Seksual Anak Ditangkap di Tegal Usai 3 Hari Diburu
Satgas PKH Buka Suara soal Pengambilalihan Lahan di PSN PIK 2, Ini Langkah Tegasnya
Gelar Audiensi, Jurnalis Sepatan Dorong Pembangunan dan Pelayanan Publik
Berita ini 49 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 23 April 2026 - 11:12 WIB

Warga, Ulama, dan Tokoh Agama Masyarakat Desa Caringin Tolak Tempat Biliar di Kampung Saga, Cisoka

Kamis, 23 April 2026 - 10:57 WIB

Sudah Lama Berlangsung? Dugaan Tarian Sensual di Trenz Executive Club Tuai Kritik

Selasa, 21 April 2026 - 21:45 WIB

JDEYO Billiard dan Cafe Diduga Belum Memiliki Perizinan Tetap beroperasi ada apa dengan Penegak Perda??

Sabtu, 18 April 2026 - 20:36 WIB

Pesona Sasak Rajamandala dan Si Hijau Manis dari Desa Haurwangi

Jumat, 17 April 2026 - 07:56 WIB

Kejati Banten Geledah Kantor PT Agrobisnis Banten Mandiri, Sita 90 Bundel Dokumen Terkait Dugaan Korupsi

Berita Terbaru