Jakarta, Info7.id | Penyakit Stroke menjadi penyakit penyebab kematian tertinggi kedua di dunia pada tahun 2015 dan penyebab kematian tertinggi di Indonesia pada tahun 2014.
Prevalensi stroke di Indonesia tahun 2018 berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur ≥ 15 tahun sebesar (10,9%) atau diperkirakan sebanyak 2.120.362 orang. (Kemenkes RI, 2018).
Untuk itu, sejumlah strategi disusun pemerintah untuk menurunkan prevalensi stroke di Indonesia. Mulai dengan memperkuat upaya promotif preventif kesehatan masyarakat seperti mengkampanyekan konsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga kadar gula dalam darah, rutin melakukan aktivitas fisik dan yang tak kalah penting adalah rutin cek kesehatan setidaknya 6 bulan sekali.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau belum melakukan pemeriksaan, do that. Mulai tahun depan deteksi dini akan ditanggung BPJS. Ingat ya, mencegah lebih mudah dan murah daripada mengobati,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam acara Prevensi Stroke Campaign, Special 3D Cinema Lecture yang digelar Perhimpunan Spesialis Bedah Syaraf di Karawaci, pada Selasa (11/10).
Selanjutnya, adalah memperkuat layanan kesehatan untuk penyakit stroke. Dikatakan Menkes, saat ini jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan spesialis bedah jumlahnya belum memadai. Dari 34 provinsi baru 20 provinsi yang bisa melakukan tindakan pakai cathlab sementara 14 provinsi masih belum mampu menyediakan pelayanan stroke.
“Kami sedang berproses untuk memenuhi itu, terkait alatnya itu gampang. Saya sudah alokasikan untuk kanker, stroke, jantung dan ginjal sekitar 30 triliun sampai tahun 2027. Seluruh provinsi dan 514 Kabupaten/kota akan memiliki alat intervensi non-bedah. Ini pilar nomor dua transformasi layanan rujukan,” terang Menkes.
Selain itu, pemenuhan tenaga kesehatan juga sangat perlu. Pasalnya, jumlah dokter spesialis bedah saat ini juga masih sangat minim. Persebarannya pun juga belum merata, masih terkonsentrasi di kota-kota besar di Pulau Jawa.
Dari 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia yang memiliki spesialis hanya 20, spesialis saraf hanya sekitar 13, sementara sub spesialis syarat intervensi presentasinya lebih sedikit lagi.
“Kenapa hanya segitu? Harusnya diperbanyak. Saya akan perbanyak prodi spesialis dan RS Pendidikan baik di FK swasta atau negeri. Cara akan banyak spesialis yang akan kita cetak. Itu reformasi yang akan kita transformasi di pilar ketiga,” ujar Menkes.
Upaya lain yang sedang dilakukan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi digital dalam peningkatan layanan stroke di seluruh fasyankes. Menkes ingin, layanan kesehatan stroke terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.
“Terakhir, embrace new technologi. Perkembangan teknologi ini harus kita manfaatkan untuk menghadirikan layanan kesehatan yang lebih personal dan presisi. Harapannya ini juga bisa digunakan untuk pencegahan stroke,” pungkas Menkes.
(Red)
Sumber: Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI.
