INFO7.ID | SUKABUMI – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sukabumi kini menjadi sorotan tajam. Sekretaris Daerah (Sekda) Sukabumi, Ade Suryaman, mengungkap fakta mencengangkan bahwa dari 191 dapur MBG yang beroperasi, diduga ada sebagian belum memiliki Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi (SLHS).
Padahal, kasus keracunan makanan akibat kelalaian higienitas sudah beberapa kali terjadi, baik di Sukabumi maupun daerah lain.
“Kalau persyaratan higienis dan sanitasi dipenuhi, kemungkinan besar tidak akan ada masalah. Ini harus segera dipenuhi, jangan sampai program penting ini justru jadi bumerang,” tegas Ade, Senin (30/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ade menuturkan, Pemda baru mengetahui jumlah dapur MBG aktif mencapai 191. Ironisnya, laporan dari para pengelola dapur kepada Pemda sangat minim.
“Koordinator sudah meminta agar laporan disampaikan secara rutin. Kalau tidak, kita sulit mengawasi. Bayangkan kalau ada kejadian seperti kemarin (keracunan), semuanya kena sorotan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ade menekankan bahwa pengawasan kini ditugaskan kepada camat, kepala desa, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Menurutnya, pemantauan ketat wajib dilakukan agar program MBG yang digadang-gadang sebagai investasi menuju Indonesia Emas 2045 tidak ternodai oleh kelalaian dasar seperti higienitas dapur.
“Program ini untuk anak-anak kita di masa depan. Kalau dapurnya saja belum layak higienis, apa jadinya? Ini harus segera dibenahi,” tandasnya.
Pernyataan Sekda ini sekaligus membuka fakta bahwa Pemda selama ini tidak mendapat laporan menyeluruh tentang keberadaan dapur MBG.
Beberapa dapur bahkan di-launching tanpa koordinasi resmi dengan pemerintah daerah. Kondisi ini dinilai rawan dan berpotensi mengulang kasus keracunan massal seperti yang pernah terjadi di beberapa kecamatan.
Dengan temuan ini, Pemkab Sukabumi menegaskan akan menertibkan dan memastikan seluruh dapur MBG wajib mengantongi sertifikat higienis sebelum melanjutkan aktivitasnya.
