Kontroversi Baru: Surat Edaran Uji Kompetensi Tanda Tangan Plh. Sekda Tersebar, Pj. Bupati Diduga Abaikan Masalah

Jumat, 20 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

INFO7.ID, Tangerang | Setelah mencuat pemberitaan yang menyoroti teknik kegiatan mengikuti kegiatan Uji Kompetensi Teknis dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2024, diteruskan bocornya surat edaran yang di tandatangani Soma Admaja selaku Plh. Sekda kabupaten Tangerang pada tanggal 16 Desember.

Alih-alih masyarakat mengecam bahwa pelaksanaan uji kompetensi calon sekda yang di selenggarakan di Vega Hotel Gading Serpong, Jalan CBD Barat mendapatkan tudingan bahwa rangkaian kegiatan tersebut terselubung.

“Ada niat busuk dalam memperebutkan kursi jabatan Sekda, ujar Sadewo salah satu dewan pendiri Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat Tangerang Raya (ALTAR), pada Kamis 19/12/2024.”

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut Sadewo mengatakan menurut Informasi yang di dapat terkait pelaksanaan uji kopetensi Calon Sekda berujung di demo oleh rekan-rekan di gedung kantor bupati dan meminta Pj. Bupati untuk memberikan keterangan dan klarifikasi.

Baca Juga :  Diduga Serobot Trotoar Jalan, LPI Minta Bangunan Liar di Pasar Malingping Ditertibkan

Dari surat tersebut sangat terlihat jelas tindak tanduk niat jahat para petinggi pemerintah di kabupaten Tangerang, kini beredar lagi SURAT PERINTAH
NOMOR: R/800.1.11.1/14729//XII/BKPSDM/2024 yang di tandatangani oleh Soma Admaja selaku Plh. Sekda dengan mengundang 28 pejabat, padahal sebelum mencuat di pemberitaan yang ikut peserta hanya 8 pejabat, sekarang kegiatan di ulang kembali, ini kan kucluk saya anggap, apakah kegiatan awal itu tidak menggunakan anggaran?

“Kalau kegiatan pas tanggal 16 itu batal, jadi harus dipertanyakan anggaran kegiatan pada tanggal 16 tersebut, karena kegiatan di ulang, terang nya lagi, dan saya anggap Plh. Sekda maupun Pj. Bupati jangan tutup mata, harus memberikan klarifikasi terkait acara tersebut, jika tidak lebih baik Plh. Sekda maupun Pj.Bupati di Ganti dan harus di periksa oleh APH” tegasnya

Baca Juga :  HGB DI ATAS LAUT: Modus Manipulasi Administratif, Kolusi Pejabat, dan Peran Jaringan Mafia Tanah

Lanjut kata Sadewo Disinilah kita sebagai masyarakat menilai, selama ini banyak nya polemik terjerat kasus pejabat yang mencuat dan berujung terkesan tidak terjerat hukum, padahal kasus nya jelas fakta.

Saya menilai hausnya kekuasaan di kabupaten Tangerang terlihat jelas, kalau oknum-oknum pejabat nakal masih bercokol di kabupaten Tangerang, ini sangat berdampak negatif untuk pembangunan wilayah kabupaten Tangerang.

Sungguh buruk kami nilai para oknum-oknum pejabat yang rakus akan kekuasaan, oleh sebab itu sebagai penanggung jawab utama dalam pemerintahan kami akan segera mengirimkan surat ke kementrian Dalam Negri agar Pj. Bupati di Evaluasi

Berita Terkait

Kuasa hukum AH dan M, tersangka kasus dugaan korupsi retribusi pelelangan ikan Angkat Bicara
Ratusan Warga Pantura Geruduk Kantor Pemda Kabupaten Tangerang, Pertanyakan Rekomendasi PKKPR
Dugaan Penyalahgunaan Wewenang: Soma Atmaja Terseret Kasus Izin PKKPR Kontroversial, Aktivis dan LSM Bereaksi Keras!
Polemik PKKPR di Tangerang: Masyarakat Tuntut Transparansi dan Keadilan!
Kejaksaan Tinggi Banten Naikkan Status ke Penyidikan Terkait Dugaan Korupsi Pekerjaan Jasa Layanan Pengangkutan dan Pengolahan Sampah di DLHK Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2024
Skandal Korupsi Mencengangkan: ASN dan Honorer Dinas Perikanan Tangerang Digelandang!
Dengan Semangat Inovasi, Kecamatan Kelapa Dua Gelar Musrembang untuk Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan
HGB DI ATAS LAUT: Modus Manipulasi Administratif, Kolusi Pejabat, dan Peran Jaringan Mafia Tanah
Berita ini 79 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 6 Februari 2025 - 17:05 WIB

Kuasa hukum AH dan M, tersangka kasus dugaan korupsi retribusi pelelangan ikan Angkat Bicara

Rabu, 5 Februari 2025 - 17:28 WIB

Ratusan Warga Pantura Geruduk Kantor Pemda Kabupaten Tangerang, Pertanyakan Rekomendasi PKKPR

Selasa, 4 Februari 2025 - 11:01 WIB

Polemik PKKPR di Tangerang: Masyarakat Tuntut Transparansi dan Keadilan!

Selasa, 4 Februari 2025 - 09:46 WIB

Kejaksaan Tinggi Banten Naikkan Status ke Penyidikan Terkait Dugaan Korupsi Pekerjaan Jasa Layanan Pengangkutan dan Pengolahan Sampah di DLHK Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2024

Sabtu, 1 Februari 2025 - 09:48 WIB

Skandal Korupsi Mencengangkan: ASN dan Honorer Dinas Perikanan Tangerang Digelandang!

Berita Terbaru

Hukum dan Kriminal

14 Tersangka Peredaran Uang Palsu Di Tangkap Ditreskrimum Polda Banten

Kamis, 6 Feb 2025 - 18:21 WIB