Kota Tangerang, Info7.id | – Soroti indikasi mafia tanah terselubung, Organisasi masyarakat Garda Aktip Tangerang Raya (GATRA) serahkan surat Laporan Pengaduan (Lapdu) ke Kejaksaan Negeri Kota Tangerang. Rabu (4/1/23).
Laporan tersebut merupakan Pengaduan dugaan maraknya mafia tanah yang diduga dilakukan Oknum petugas ATR/BPN Kota Tangerang serta Pejabat Pemerintah.
Sebagai mana di informasikan, warga yang merasa dirugikan atas bidang tanah yang akan diurus menjadi sertifikat, namaun ketika warga mengurus Peta Bidang Tanah (PBT).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Heran nya sudah ada Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) 0501 tahun 2018 yang telah timbul dan Peta Bidang Tanah (PBT) nomor 3594/2018. sehingga pemilik tanah, Sudin Bin Rinan tentunya sangat dirugikan dalam hal itu.
Bukan hanya itu, Sudin juga dirugikan dengan adanya AJB prodak Kecamatan Cipondoh atas nama Danil Lucasimon Nomor 2037/Jb/AGR/1987 tanggal 26 Desember 1987, dimana dirinya yang sebelumnya tidak pernah menjual belikan tanahnya.
Kendati demikian, Sudin sebagai pemilik Pada bidang Objek tanah C. 1920 Persil 90.d Kelas 28 Luas 3650 Meter Klasiran pada IPEDA KDL Serang Tahun 1983, yang tercatat di Letter C Kelurahan Pakojan Kecamatan Pinang Kota Tangerang (yang dulu Kelurahan Cipete Kecamatan Cipondoh), jika ada yang memalsukan terkait administrasi pada bidang tanahnya, menurutnya itu tidak dibenarkan.
Mewakili kepentingan di tengah-tengah masyarakat, GATRA memposisikan diri dalam hal itu. “Hari ini kita sudah serahkan atas laporan Pengaduan GATRA kepada kejaksaan Negeri Kota Tangerang, kita tunggu hasil daripada perkembangan nantinya seperti apa”, ujar Ketua Umum GATRA Dr. Bahru Navizha SH. SE. MM. kepada media.
Ia mengatakan, apa yang menjadi harapan nya adalah sebagaimana atensi Presiden Republik indonesia dalam rangka memberantas mafia tanah yang bikin ruwet dan merugikan masyarakat.
“Kita berharap Kejaksaan Negeri Kota Tangerang akan selalu profesional dalam mengemban tugasnya dalam hal kepentingan masyarakat, dan kita juga akan kawal terus permasalahan ini sampai tuntas, karena fakta hukumnya sudah jelas warga masyarakat telah dirugikan”, tegasnya.
(red)
