Jokowi Resmi ‘Haramkan’ Pembangunan PLTU Baru, Tapi

Senin, 26 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Info7.id | Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Melancsir dari CNBC Indonesia pada Senin (26/09/2022) Perpres tersebut diteken oleh Jokowi dan langsung berlaku efektif saat diundangkan, yakni 13 September 2022.

Kendati demikian, ternyata tak semua PLTU baru dilarang dibangun. Peraturan Presiden ini juga mencantumkan pengecualian untuk pembangunan PLTU baru.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Adapun salah satu pengecualian ini ditujukan untuk PLTU yang telah ditetapkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini.

Baca Juga :  Kepolisian Bern Temukan Jasad Eril Anak Ridwan Kamil

Tak hanya itu, PLTU yang memenuhi persyaratan berikut ini juga menjadi pengecualian pelarangan, antara lain:

  1. Terintegrasi dengan industri yang dibangun berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam atau termasuk dalam Proyek Strategis Nasional yang memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan/atau pertumbuhan ekonomi nasional;
  2. Berkomitmen untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 35% (tiga puluh lima persen) dalam jangka waktu 1O (sepuluh) tahun sejak PLTU beroperasi dibandingkan dengan rata-rata emisi PLTU di Indonesia pada tahun 2O2l melalui pengembangan teknologi, carbon offset, dan/atau bauran Energi Terbarukan; dan
  3. Beroperasi paling lama sampai dengan tahun 2050.
Baca Juga :  Polri Kerahkan 2 Helikopter Jadi Ambulans Udara saat Arus Mudik dan Balik Lebaran

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 3 (4) Perpres No.112/2022 ini.

Ini artinya, PLTU yang masih tercantum dalam RUPTL terakhir sebelum peraturan ini terbit dan yang memenuhi ketiga syarat di atas masih bisa tetap dilanjutkan proses pembangunannya.

Perpres ini disebutkan dibuat dengan pertimbangan bahwa untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pencapaian target bauran energi terbarukan dalam bauran energi nasional sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional serta penurunan emisi gas rumah kaca, perlu pengaturan percepatan pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan.

(Red)

Berita Terkait

Tragedi Paniai: Kehilangan Letda Oktovianus Sugalrey dan Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kekerasan
Mobil Tertabrak Kereta Tanpa Plang Perlintasan Ibu dan Anak Tewas
Kegelisahan Menyebar di Papua Akibat Serangan KKB dan KKP
Dua Insiden Tembakan di Papua dalam Dua Hari Beruntun: Menimbulkan Korban dari Sipil
Polri Kerahkan 2 Helikopter Jadi Ambulans Udara saat Arus Mudik dan Balik Lebaran
Upaya Milton Wujudkan ‘ZERO ACCIDENT’ pada Angkutan Kereta Api Lebaran 2024
Pemerintah Tetapkan PIK 2 dan BSD sebagai Bagian Proyek Strategis Nasional 2024 Tanpa Dana APBN
Optimalkan Perjalanan Mudik Anda: Panduan Aturan Ganjil Genap Lebaran 2024
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 April 2024 - 08:18 WIB

Tragedi Paniai: Kehilangan Letda Oktovianus Sugalrey dan Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kekerasan

Kamis, 11 April 2024 - 13:25 WIB

Mobil Tertabrak Kereta Tanpa Plang Perlintasan Ibu dan Anak Tewas

Kamis, 11 April 2024 - 11:53 WIB

Kegelisahan Menyebar di Papua Akibat Serangan KKB dan KKP

Selasa, 9 April 2024 - 15:52 WIB

Dua Insiden Tembakan di Papua dalam Dua Hari Beruntun: Menimbulkan Korban dari Sipil

Kamis, 4 April 2024 - 20:59 WIB

Polri Kerahkan 2 Helikopter Jadi Ambulans Udara saat Arus Mudik dan Balik Lebaran

Senin, 1 April 2024 - 21:33 WIB

Upaya Milton Wujudkan ‘ZERO ACCIDENT’ pada Angkutan Kereta Api Lebaran 2024

Kamis, 28 Maret 2024 - 10:25 WIB

Pemerintah Tetapkan PIK 2 dan BSD sebagai Bagian Proyek Strategis Nasional 2024 Tanpa Dana APBN

Kamis, 28 Maret 2024 - 10:18 WIB

Optimalkan Perjalanan Mudik Anda: Panduan Aturan Ganjil Genap Lebaran 2024

Berita Terbaru

Illustrasi KKB Papua.(ist)

Nasional

Kegelisahan Menyebar di Papua Akibat Serangan KKB dan KKP

Kamis, 11 Apr 2024 - 11:53 WIB

Hukum dan Kriminal

Wartawan Dikriminalisasi Melakukan Pemerasan, Ini yang Sebenarnya Terjadi

Sabtu, 6 Apr 2024 - 14:37 WIB