Ombudsman Banten Menyayangkan Semrawutnya Pasar Malam di Banten

Jumat, 22 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banten, Dentumnews | Pasar malam tentunya selalu menjadi tujuan utama bagi masyarakat khususnya di Banten. Pasalnya, semua kebutuhan pokok ada di pasar.

Namun, Pasar akan menjadi polemik ketika tatanan aturan itu tidak di taati dengan baik, bahkan dapat juga merugikan semua pihak khususnya gagalnya kontribusi terhadap Pemerintah Daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Seperti sejumlah pasar malam di Provinsi Banten yang dinilai masih jauh dari pasar yang rapih, bersih dan sesuai aturan yang berlaku. Hal tersebut di ungkapkan Asisten Muda Ombudsman Banten Harri Widiarsa pada awak media, Sabtu (23/4/2022).

Menurut Asisten Muda Ombudsman Banten Harry Widiarsa menyampaikan, bahwa ada sejumlah pasar di Provinsi Banten yang diduga jauh dari kata rapih bahkan terlihat semrawut.

Sejumlah pasar yang dinilai semrawut tersebut di antaranya kegiatan pasar malam di jl. Siliwangi, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, di depan kantor Desa Panyabrangan, Pamarayan, Kab Serang, di Desa Teluk Labuan Kabupaten Pandeglang.

Meskipun kegiatan pasar malam diadakan setahun sekali, namun, kata Harri, setiap malam akhir pekan pasti mengalami kemacetan panjang.

Pihaknya sangat menyayangkan tata kelola di sejumlah pasar tersebut dinilai jauh dari taat terhadap aturan, bahkan kegiatan pasar malam tersebut diduga melanggar aturan.

Baca Juga :  Perum Perhutani Buktikan Tak Pernah Tutup Mata : Ini Kata Nurjaeni

“Kami melihat langsung, di sejumlah pasar malam itu banyak sekali pedagang yang tidak tertata rapih, menyerobot hak untuk pengguna jalan, sehingga sering terjadi kemacetan karena semrawut,”tegas Harri Widiarsa.

Menurut Harri, hal tersebut karena tidak adanya ketegasan dan lemahnya pengawasan dari dinas terkait. Sehingga para pedagang bebas berjualan dan tidak memperhatikan kesemrawutan jalan yang menimbulkan kemacetan.

“Seharusnya dinas terkait khususnya Dinas Perdagangan mengawasi bahkan menata rapih pasar malam itu, agar tidak menimbulkan kemacetan. Jika semrawut gitu kan macet, kemudian merugikan orang lain. Banyak orang juga kan yang melintas ke pasar malam itu dan di kejar waktu, karena macet, pasti mereka harus mengejar waktu itu dan itu juga membahayakan nantinya,”kata Harri.

Selain itu, kata Harri, tentunya harus ada izin dan administrasi juga yang harus di buat untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut.
Mengingat adanya fasilitas publik yang dimanfaatkan.

“Iya kan itu ada rumija yang dijadikan lahan parkir, ada lokasi yg di pakai milik pemerintah dan ada juga milik pihak swasta/perorangan yang tentunya itu harus ada retribusinya ke pemerintah daerah,”tegasnya.

Kemudian, Harri juga mempertanyakan penggunaan listrik untuk menerangi lapak dan wahana permainan yang biasa di pasar malam. Karena menurut Harri, jika itu menggunakan listrik dari PLN, tentu pihak PLN harus mengetahuinya.

Baca Juga :  Dua dari Tujuh Pelaku Ganjal ATM Ditangkap di Polsek Pinang di minimarket Pinang Kota Tangerang

“Jika memang Pemerintah daerah setempat dan aparatur terkait masih menyepelekan hal tersebut, mungkin akan di masukan menjadi Investigasi Inisiatif oleh Ombudsman Banten untuk mengkaji lebih dalam potensi mal administrasinya.

“Tanpa mengenyampingkan perputaran ekonomi masyarakat yg berkecimpung dalam kegiatan tersebut, tentunya ada aturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh negara untuk sama sama saling menghargai hak masyarakat agar tercipta ketertiban umum, jangan sampai ada hak masyarakat lain yang dirugikan dan merugikan pendapat pemerintah daerah setempat,”tegas Harri.

Lanjut, ia juga mengaku sangat mendukung kegiatan pasar malam tersebut, namun, tentu harus dengan tatanan yang baik yang mengikuti aturan yang sudah di tetapkan Pemerintah.

“Kami juga tentunya mendukung, namun mereka juga harus taat terhadap aturan. Kalau semrawut begitu ya banyak juga masyarakat yang dirugikan. Selain itu, soal ijinnya harus jelas, penggunaan listrik harus jelas, dan lahan parkir, semua yang di bawah binaan pemda itu harus jelas. Karena semua itu akan menunjukan masuk dan tidaknya retribusi tersebut kepada Pemerintah,”tandasnya.

(Cecep)

Berita Terkait

Dubes LBBP RI Untuk Malaysia: Tidak Ada Keterlibatan Intelijen Pada Pemilu di Malaysia
Raffi Ahmad Bantah Tudingan Dirinya Terlibat Pencucian Uang
Tiga Hari Razia, 81 Motor Knalpot Brong Diamankan Satlantas Polres Metro Tangerang Kota
SPN Polda Banten Terima Kunjungan Tim Supervisi Lemdiklat Polri
Bukti Siap Majukan Indonesia, Pasangan Ganjar-Mahfud Daftar Ke KPU
Tempat Protitusi Berkedok Salon Kecantikan, LSM Gempur Akan Layangkan Surat Ke APH
Baru Juga Tunangan!!! Warga Sukabumi Harus Rela Dompet Kesayangannya di Ambil Orang Lain
Niat Melamar Kerja, Seorang Wanita Jadi Korban Pelecehan Tetangga
Berita ini 2 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 14 Februari 2024 - 20:09 WIB

Dubes LBBP RI Untuk Malaysia: Tidak Ada Keterlibatan Intelijen Pada Pemilu di Malaysia

Senin, 5 Februari 2024 - 11:27 WIB

Raffi Ahmad Bantah Tudingan Dirinya Terlibat Pencucian Uang

Selasa, 16 Januari 2024 - 14:10 WIB

Tiga Hari Razia, 81 Motor Knalpot Brong Diamankan Satlantas Polres Metro Tangerang Kota

Rabu, 27 Desember 2023 - 19:43 WIB

SPN Polda Banten Terima Kunjungan Tim Supervisi Lemdiklat Polri

Kamis, 19 Oktober 2023 - 15:49 WIB

Bukti Siap Majukan Indonesia, Pasangan Ganjar-Mahfud Daftar Ke KPU

Senin, 19 Juni 2023 - 15:52 WIB

Tempat Protitusi Berkedok Salon Kecantikan, LSM Gempur Akan Layangkan Surat Ke APH

Sabtu, 3 Juni 2023 - 03:48 WIB

Baru Juga Tunangan!!! Warga Sukabumi Harus Rela Dompet Kesayangannya di Ambil Orang Lain

Senin, 15 Mei 2023 - 05:58 WIB

Niat Melamar Kerja, Seorang Wanita Jadi Korban Pelecehan Tetangga

Berita Terbaru

Illustrasi KKB Papua.(ist)

Nasional

Kegelisahan Menyebar di Papua Akibat Serangan KKB dan KKP

Kamis, 11 Apr 2024 - 11:53 WIB

Hukum dan Kriminal

Wartawan Dikriminalisasi Melakukan Pemerasan, Ini yang Sebenarnya Terjadi

Sabtu, 6 Apr 2024 - 14:37 WIB