Jelang Bulan Puasa, Persoalan Minyak Goreng Harus Tuntas 

Sabtu, 26 Maret 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pekerja mengemas minyak goreng curah di Pasar Subuh, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (5/1/2022). Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan menyediakan 1,2 miliar liter minyak goreng untuk masyarakat dengan harga jual Rp14 ribu per liter di tingkat konsumen di seluruh Indonesia selama enam bulan ke depan. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/wsj.

Pekerja mengemas minyak goreng curah di Pasar Subuh, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (5/1/2022). Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan menyediakan 1,2 miliar liter minyak goreng untuk masyarakat dengan harga jual Rp14 ribu per liter di tingkat konsumen di seluruh Indonesia selama enam bulan ke depan. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/wsj.

Jakarta , Info7.id | Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB Semmi) Bintang Wahyu Saputra mengatakan, persoalan minyak goreng harus tuntas menjelang bulan puasa ini. Pemerintah harus bisa menstabilkan harga minyak goreng kemasan dan mengatasi kelangkaan minyak goreng curah.

“Minyak goreng sekarang dikeluhkan masyarakat, banyak yang menjerit bukan hanya langka tetapi karena harganya mahal. Pemerintah kami harapkan segera menyelesaikan persoalan minyak goreng sebelum bulan puasa,” ujar Bintang Wahyu Saputra, dalam keterangannya, Sabtu (26/3/2022).

Menurutnya, hal itu merupakan kewajiban pemerintah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

“Stabilitas pangan termasuk minyak goreng, ini tanggung jawab pemerintah, harus dimengerti perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan,” kata dia.

Ia berharap pemerintah melalui instansi terkait agar dapat menghentikan segala kegiatan ekspor minyak goreng dan lebih mengutamakan kebutuhan konsumsi dalam negeri.

“Untuk apa ekspor. Di dalam negeri masih terjadi kelangkaan bahkan harga mahal. Minyak goreng adalah kebutuhan utama rakyat, masalah dapur rakyat, ini memprihatinkan, harus mendapatkan perhatian serius pemerintah,” kata Bintang Wahyu.

Baca Juga :  Benyamin Sampaikan Capaian Pemkot di Paripurna ke 14

Ia seluruh pihak komponen bangsa baik legislatif maupun eksekutif untuk fokus menyelesaikan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng bukan fokus terhadap pemilu.”Tolong masalah yang membuat rakyat menjerit diutamakan untuk diselesaikan. Saya harap jangan ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di balik kesulitan masyarakat akan kebutuhan minyak goreng maupun bahan kebutuhan pokok lainnya,” pungkasnya.

Berita Terkait

Gudang Barang Impor Asal Cina di Jatiuwung Diduga Tak Berizin, Negara Terancam Rugi Triliunan
MASALAH CORETAX :Tantangan Bagi Media dan Pemerintah dalam Melaporkan Pajak
Belanja Masalah Melalui Warung Bhabinkamtibmas.
Pemerintah Dorong Implementasi MOISS untuk Efisiensi Penggunaan Anggaran
Bersurat Ke Pengusaha Se-Banten, Apindo Lakukan Pendataan Industri Terdampak Kebijakan PGN
Kunjungan Balai Penyuluhan Pertanian di KWT Sri Wahyuni Desa Kohod Menjadi Motivasi Menuju Prestasi
Tuding Gagal Meraih Keuntungan Besar, Kades Pasanggrahan Agus Setiyantoro : Itu Tidak Benar
Kenaikan Harga Beras Dikeluhkan Pengusaha Makanan & Minuman
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 17 September 2025 - 17:53 WIB

Gudang Barang Impor Asal Cina di Jatiuwung Diduga Tak Berizin, Negara Terancam Rugi Triliunan

Rabu, 22 Januari 2025 - 08:14 WIB

MASALAH CORETAX :Tantangan Bagi Media dan Pemerintah dalam Melaporkan Pajak

Senin, 10 Juni 2024 - 15:46 WIB

Belanja Masalah Melalui Warung Bhabinkamtibmas.

Selasa, 21 Mei 2024 - 10:09 WIB

Pemerintah Dorong Implementasi MOISS untuk Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sabtu, 27 April 2024 - 12:10 WIB

Bersurat Ke Pengusaha Se-Banten, Apindo Lakukan Pendataan Industri Terdampak Kebijakan PGN

Berita Terbaru