Diskusi Moya Institute, Pakar Hukum : Putusan MK Picu Keresahan Masyarakat

Rabu, 18 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Info7.id | Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang UU Pemilu menuai banyak kritik dari beragam kalangan.

Terkait hal tersebut, pemerhati Isu Strategis dan Global, Prof. Imron Cotan menilai bahwa putusan MK mengenai kepala daerah bisa maju Pilpres menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Sebenarnya keputusan MK melebihi apa yang diminta, sehingga menimbulkan kerancuan dan pertanyaan besar di kalangan masyarakat, karena kontrak sosial baru kita adalah anti KKN termasuk untuk kemajuan demokrasi” ujarnya dalam Webinar Moya Institute, pada Selasa (17/10) di Jakarta.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sejumlah pihak pun menilai bahwa keputusan MK itu merupakan karpet merah untuk memuluskan Gibran maju Pilpres 2024.

Mantan Dubes Indonesia tersebut mengingatkan bahwa keputusan MK tersebut rawan menimbulkan kerusuhan dan dapat menjerumuskan Presiden Jokowi. Sebab, menurutnya hal itu dapat memicu kesan Presiden Jokowi “cawe-cawe” dalam Pilpres.

Baca Juga :  Menteri LHK Sebut Penyitaan Pabrik Sawit di Bengkalis Sesuai Prosedur

Senada, Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi menilai putusan MK menggambarkan rendahnya integritas mereka dalam menjaga konflik kepentingan.

“MK sedang memperlihatkan konstitusional evil atau kejahatan konstitusional. Karena pada intinya, MK tidak lagi menegakkan konstitusi tetapi mengakomodasi aspirasi politik dari aktor politik,” ujar Hendardi

Ia melanjutkan bahwa putusan MK terkait syarat pencalonan Capres Cawapres adalah akumulasi penyimpangan oleh MK dalam menguji berbagai peraturan perundang-undangan.

Dia mengingatkan bahwa MK merupakan lembaga yang fokus pada hal – hal yang bersifat konstitusional. Karena itu, batas usia dalam pengisian jabatan publik itu jelas merupakan open legal policy, atau kebijakan hukum terbuka, yang oleh karenanya bukan kewenangan MK untuk kemudian mengaturnya

Pada kesempatan yang sama Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa keputusan MK memicu terjadinya kecewa yang akumulatif dan kemudian menimbulkan kekerasan publik yang tidak bisa dikendalikan.

Baca Juga :  Putuskan Kepala Daerah Bisa Maju Pilpres, Pakar: MK Rawan Konflik Kepentingan

“Kekecewaan itu sangat terlihat dari banyak sekali para penyokong demokrasi bahkan banyak yang kecewa adalah pendukung setia Jokowi, ujar Abdul Mu’ti.

Dia menilai MK menjadi institusi yang justru merusak marwahnya sendiri, dan yang banyak beredar dari penyataan sebagian para hakim konstitusi bahwa mereka tidak mengira akan seperti itu.

Senada, Direktur Eksekutif SMRC, Dr. Sirojudin Abbas menyampaikan konteks politis yang memungkinkan munculnya gugatan mengenai usia Capres dan memaksa MK untuk terlibat di dalam politik kekuasaan.

“MK saat ini sudah mengarah pada partisipasi politik, MK menggunakan kekuatan legalnya untuk membantu proses-proses politik tertentu, yang dapat menguntungkan beberapa kelompok dalam Pilpres 2024,” ujar Sirojudin.

Berita Terkait

Antar Keluarga Berangkat Haji Handphone Kecopetan di Area Masjid Al-Amzad Kabupaten Tangerang
Kejaksaan Tinggi Banten Tangkap 1Tersangka Korupsi Pembebasan Lahan
Langit Baru Indonesia: Peluncuran Starlink oleh Presiden Jokowi dan Elon Musk di Bali
Laka Lantas di Manduamas, Sebabkan 1 Remaja Meninggal Dunia, 2 Remaja Kritis
IKN Nusantara Tingkatkan UMKM dan Perekonomian Masyarakat
Masyarakat Harus Perhatikan Peraturan Pembatasan Barang Bawaan dari Luar Negeri Agar Tidak salah paham
Kejati Banten Tindak Lanjuti Kasus Korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Penangkapan ASN
Banjir Tak Kunjung ada Solusi Warga Perum Binong Permai Bentangkan Sepanduk Penuh Sindiran Kepada Pemerintah
Berita ini 28 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 Mei 2024 - 10:21 WIB

Antar Keluarga Berangkat Haji Handphone Kecopetan di Area Masjid Al-Amzad Kabupaten Tangerang

Rabu, 15 Mei 2024 - 12:52 WIB

Kejaksaan Tinggi Banten Tangkap 1Tersangka Korupsi Pembebasan Lahan

Selasa, 14 Mei 2024 - 18:01 WIB

Langit Baru Indonesia: Peluncuran Starlink oleh Presiden Jokowi dan Elon Musk di Bali

Kamis, 9 Mei 2024 - 21:24 WIB

Laka Lantas di Manduamas, Sebabkan 1 Remaja Meninggal Dunia, 2 Remaja Kritis

Rabu, 8 Mei 2024 - 15:28 WIB

IKN Nusantara Tingkatkan UMKM dan Perekonomian Masyarakat

Rabu, 8 Mei 2024 - 09:40 WIB

Masyarakat Harus Perhatikan Peraturan Pembatasan Barang Bawaan dari Luar Negeri Agar Tidak salah paham

Senin, 6 Mei 2024 - 22:33 WIB

Kejati Banten Tindak Lanjuti Kasus Korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Penangkapan ASN

Minggu, 28 April 2024 - 16:25 WIB

Banjir Tak Kunjung ada Solusi Warga Perum Binong Permai Bentangkan Sepanduk Penuh Sindiran Kepada Pemerintah

Berita Terbaru