KPK: Pengusaha Konstruksi Dihimbau Laporkan Dugaan Korupsi

Minggu, 10 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung KPK

Gedung KPK

Jakarta, Info7.id | Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menaruh atensi terhadap sektor infrastruktur nasional. KPK meminta agar para pengusaha konstruksi nasional untuk tidak takut melaporkan dugaan korupsi yang terjadi saat menggarap suatu proyek. KPK menegaskan siap membantu mereka.

Para pengusaha nantinya dapat membawa sejumlah data untuk memperkuat laporannya itu. Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat agenda “Dialog KPK dengan Asosiasi Usaha dalam Mendorong Pembangunan Integritas pada Dunia Usaha”, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Mereka dapat melapor ke KPK jika korupsi yang dilaporkan ada dugaan keterlibatan penyelenggara negara dan terkait kerugian keuangan negara paling sedikit Rp 1 miliar.“Jika Bapak Ibu sekalian sudah bekerja dengan benar dan ada permintaan lain, inilah disebut pemerasan. Jadi kasus seperti ini bisa dilaporkan. Para perwakilan badan usaha dapat menyampaikan data-data ketika diaudit, intinya tidak perlu takut,” ungkap Alex, dilansir beritasatu.com.

Pemerintah menetapkan anggaran untuk sektor infrastruktur sebesar Rp 392,2 triliun untuk tahun 2023, serta telah menyiapkan anggaran Rp 422,7 triliun untuk belanja infrastruktur di 2024. Anggaran dimaksud perlu dikelola dengan transparan, agar dunia usaha yang bergerak di bidang infrastruktur seperti penyedia jasa konstruksi tidak terjebak dalam penyuapan.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron berharap dunia usaha nasional, termasuk di sektor infrastruktur dapat memiliki iklim sehat dan bebas dari korupsi. KPK pun ingin mengurai masalah apa saja yang dihadapi para pengusaha konstruksi.

Baca Juga :  Apa Beda Hepatitis dan Hepatitis Akut? Ini Penjelasan Kemenkes

“Perlu kita pertegas bahwa dalam hal konstruksi ada dua hal yang terlibat, yaitu pemilik konstruksi dan pelaksana proyek. Oleh karena itu, kita berharap dapat diurai masalah apa yang terjadi dari pihak pengusaha konstruksi, baik yang ringan maupun berat,” ujar Ghufron.

Terungkap masalah bahwa hukum yang berlaku di awal berbasis kontrak (perdata) selalu diseret ke ranah pidana. Hal itu kerap membuat para pengusaha konstruksi mudah disalahkan. Ujungnya, mereka merasa lebih aman menggarap proyek swasta daripada proyek penyelenggara negara.

“Untuk proyek tersebut, sebenarnya kembali lagi ke iktikad awal. Adanya pemberian atau janji di awal, tentu akan menggeser itikad sehingga masuk ke ranah pidana,” tutur Ghufron.

Berita Terkait

Penangkapan Kapal Asing yang Diduga Mengambil Pasir di Perbatasan Laut Indonesia
Penggelapan Dana oleh Oknum TNI untuk Judi Online, Proses Hukum Sedang Berjalan
Polda Metro Jaya Tangkap Empat Tersangka Kasus Uang Palsu Rp 22 Miliar di Jakarta Barat
Investigasi Keberadaan Mobil Dinas TNI AD di TKP Percetakan Uang Palsu
Pembentukan Satgas Judi Online Bertujuan Untuk Melindungi Masyarakat
Ditreskrimsus Polda Banten Ungkap Kasus Penyuntikan Tabung Gas
Satreskrim Polres Serang Tangkap Pelaku Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur
Sekjen LSM Pelopor Indonesia Sebut Oknum Debt Collector di Tangerang Sangat Bringas
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 24 Juni 2024 - 13:03 WIB

Penangkapan Kapal Asing yang Diduga Mengambil Pasir di Perbatasan Laut Indonesia

Senin, 24 Juni 2024 - 12:16 WIB

Penggelapan Dana oleh Oknum TNI untuk Judi Online, Proses Hukum Sedang Berjalan

Minggu, 23 Juni 2024 - 16:24 WIB

Polda Metro Jaya Tangkap Empat Tersangka Kasus Uang Palsu Rp 22 Miliar di Jakarta Barat

Sabtu, 22 Juni 2024 - 17:17 WIB

Investigasi Keberadaan Mobil Dinas TNI AD di TKP Percetakan Uang Palsu

Kamis, 20 Juni 2024 - 18:38 WIB

Pembentukan Satgas Judi Online Bertujuan Untuk Melindungi Masyarakat

Berita Terbaru