RDP di Gedung DPRD, LPI Tunggu Janji Satpol PP dan DPUPR Provinsi Banten

Jumat, 23 Juni 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Serang Banten, Info7.id | Laskar Pasundan Indonesia (LPI) Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Kamis, 22/6/2023.

Rapat Dengar Pendapat di ruangan Gedung komisi IV tersebut dihadiri langsung oleh ketum LPI, DPW Jawa Barat, DPW Banten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Satpol PP, Dinas Perhubungan Dan Disperindag Provinsi Banten.

Dalam rapat, Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) Rohmat Hidayat didampingi ketua DPW Jabar dan DPW Banten serta jajaran ya itu mengatakan beberapa tuntutan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Instansi terkait.

Salahsatunya yaitu meminta dikembalikannya hak pejalan kaki (trotoar) yang selama ini hilang karena banyaknya bangunan liar di sepanjang jalan pasar Malingping.

Tak hanya itu, Rohmat Hidayat juga menyinggung terkait adanya dugaan Sewa kelola yang dilakukan di Bahu jalan pasar Malingping.

“Terkait parkiran ada dugaan retribusinya masuk ke Dishub Kabupaten Lebak, sedangkan secara administrasi jalan itu milik provinsi,” Kata Rohmat Hidayat dalam rapat.

Di ruangan yang sama, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) melalui perwakilannya mengatakan siap untuk menindak lanjuti dan segera untuk menertibkan hal-hal yang menjadi kewenangan DPUPR Banten di area pasar Malingping.

Baca Juga :  Satpol PP Provinsi Banten Diminta Segera Tertibkan Bangunan Liar di Pasar Malingping

Hal serupa dikatakan pihak dari Sat Pol PP Provinsi Banten. Pihaknya akan segera berkordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk segera melalukan tindakan sesuai kewenangan sebagai penegak Perda.

“Dalam hal ini kita akan segera berkordinasi dengan semua pihak, agar penertiban bisa dilakukan,” Pungkas AGUS.

Dari hasil rapat dengar pendapat yang di jelaskan DPUPR dan Satpol-PP di Gedung DPRD Provinsi Banten, pihak laskar pasundan Indonesia berharap dan menunggu kinerja nyata dari pemangku kebijakan.

(JUNTAK)

Berita Terkait

Diamnya Anggota Pansel Picu Spekulasi: Kontroversi Uji Kompetensi di Kabupaten Tangerang Kian Memanas!
Skandal Proyek Rp 105 Miliar: Gangguan Jaringan Internet Bongkar Dugaan Pelanggaran PT PNI!
Heboh! Uji Kompetensi Sekda Tangerang Diduga Langgar Hukum, Aktivis Laporkan ke Ombudsman dan PTUN
Skandal di Tangerang: Dugaan Manipulasi Jabatan Bikin Heboh!
Skandal Seleksi Calon Sekda: Aktivis Desak Soma Atmaja Dicoret!
Kontroversi Ujikom di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang
Kontroversi Baru: Surat Edaran Uji Kompetensi Tanda Tangan Plh. Sekda Tersebar, Pj. Bupati Diduga Abaikan Masalah
Penyelidikan Skandal Tanah RSUD Tigaraksa: BPKAD Diperiksa, GNP TIPIKOR Awasi Ketat!
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 17 Januari 2025 - 16:57 WIB

Diamnya Anggota Pansel Picu Spekulasi: Kontroversi Uji Kompetensi di Kabupaten Tangerang Kian Memanas!

Rabu, 15 Januari 2025 - 19:36 WIB

Skandal Proyek Rp 105 Miliar: Gangguan Jaringan Internet Bongkar Dugaan Pelanggaran PT PNI!

Senin, 6 Januari 2025 - 15:05 WIB

Heboh! Uji Kompetensi Sekda Tangerang Diduga Langgar Hukum, Aktivis Laporkan ke Ombudsman dan PTUN

Minggu, 29 Desember 2024 - 10:24 WIB

Skandal di Tangerang: Dugaan Manipulasi Jabatan Bikin Heboh!

Jumat, 27 Desember 2024 - 13:40 WIB

Skandal Seleksi Calon Sekda: Aktivis Desak Soma Atmaja Dicoret!

Berita Terbaru