Kota Tangerang, Info7.id | Penataan dan pengelolaan Terminal Type A Poris Plawad terilhat sangat sembaraut alias tidak teratur, kini menjadi sorotan dikalangan aktivis dan pengamat transportasi angkutan umum. Sejak dikelola Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), menurut pengamat Kementerian Perhubungan tidak menjalankan sepenuhnya Peraturan Presiden nomor 103 tahun 2015 dalam fasilitasi dan integrasi sistem transportasi secara menyeluruh.
‘Milton Daeli’ Pengamat Transportasi dan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah saat wawancara di sela sela ngobrol santai menyampaikan, Integrasi inter dan antar moda transportasi tidak terkoneksi dengan baik. Hasil studi perencanaan transportasi pada titik tersebut tidak dilaksanakan secara menyeluruh pada titik simpul transportasi yang menjadi andalan kota tangerang dan BPTJ.
“Para pengguna jasa transportasi melalui terminal type A Porisplawad belum dilayani secara maksimal oleh angkutan pengumpan baik komersil maupun angkutan yang disubsidi.” ujarnya, (17/02/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut Milton Daeli yang pernah duduk sebagai PNS di Kementrian Perhubungan mengatakan pengguna jasa transportasi dari Stasiun yang persis terletak di depan terminal tersebut, Para calon penumpang menyeberang berhamburan dan tidak teratur. Jangan sampai memakan korban dulu baru di perhatikan. Ungkapnya
“Ada lima terminal type A di Jabodetabek yang dibangun dengan anggaran puluhan Milyar bahkan sampai dengan ratusan Milyar pada total keseluruhan. Kita jangan tutup mata dengan keadaan ini,” tegasnya.
Saat di wawancara terkait salah satu penumpang terkait Kesemberautan terminal poris Ony (42) mengatakan dirinya selalu was was saat turun dari Bus. Karena selain ke khawatiran pada keselamatan berjalan kaki di dalam terminal.
“Terlihat kendaraan dan pengunjung ada di jalur yang sama, yang harus nya pejalan kaki ada jalur khusus yang disediakan untuk dilalui atau melalui jembatan penyebrangan dari terminal ke stasiun kereta yang ada tepat di depan terminal Poris Plawad tersebut yang seharusnya ada, namun sampai saat ini tidak ada walaupun setelah dikelola oleh BPTJ” ungkapnya
