Putuskan Kepala Daerah Bisa Maju Pilpres, Pakar: MK Rawan Konflik Kepentingan

Senin, 16 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Info7.id | Mahkamah Konstitusi atau MK telah membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Putusan itu disampaikan pada Senin (16/10)

Keputusan tersebut menuai kritik dari beragam kalangan. Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengungkapkan bahwa MK tidak berwenang membuat atau merubah produk hukum seperti Undang-Undang.

Sebab, itu merupakan kewenangan dari lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“MK hanya berwenang memastikan produk hukum berjalan sesuai konstitusi, bukan membuat atau merubah hukum itu sendiri yang merupakan kewenangan lembaga legislatif” tuturnya dalam Diskusi yang digelar Koalisi Masyarakat Pemilu Kawal Pemilu Demokratis, Minggu (15/10) di Jakarta.

Dalam diskusi bertajuk “MK: Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Kekuasaan? Jelang Putusan MK Soal Batas Usia Capres-cawapres” tersebut, Bivitri menambahkan bahwa saat ini memang banyak elit politik yang melakukan manuver.

Baca Juga :  Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan Warga Mengambang di Kali Cadas Kota Tangerang

“Hal ini merupakan manuver politik untuk menekan bahwa gugatan usia merupakan keinginan publik” imbuhnya

Hal senada turut disampaikan oleh Muchamad Ali Safa’at selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB). Dalam paparannya yang disampaikan secara virtual, dirinya menilai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres rawan konflik kepentingan.

“Potensi konflik kepentingan dalam putusan batas usia Capres-cawapres cukup besar karena adanya hubungan kekeluargaan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua MK” jelasnya.

Dirinya pun mengingatkan agar MK tetap berlaku objektif dan bebas dari intervensi pihak manapun.

“MK harus memastikan kekuasaan kehakiman yang kredibel dan tidak terpengaruh oleh kepentingan apapun” pungkasnya.

Narasumber lainnya yakni Direktur Eksekutif Lingkar Madani menggambarkan jika dinasti politik menjadi tema yang membuat gejolak politik di tahun 1997-1998. Dan persoalan nepotisme jadi salah satu satu pemicu perlawanan rakyat disamping isu lain seperti korupsi dan kolusi.

Baca Juga :  Komisi X DPR Minta Kemdikbud Turun Tangan soal Isu Siswa Titipan di Banten

Karena itu, Ray menilai gugatan batas usia Capres-Cawapres diduga merupakan upaya melanggengkan kekuasaan.

“Gugatan batas usia Capres-cawapres dapat diduga sebagai upaya menjaga kekuasaan di pemerintahan.” Jelasnya

Dirinya pun mendorong agar Bawaslu dievaluasi. Sebab, selama ini terkesan selalu menolak laporan dari pihak-pihak tertentu dengan berbagai dalih.

Kritik terhadap MK turut diutarakan Muhammad Isnur selaku Direktur Eksekutif YLBHI. Dirinya menilai Konflik kepentingan Ketua MK, Anwar Usman yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan Presiden Joko Widodo menunjukkan rendahnya integritas Hakim MK

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PHBI) Julius Ibranini menyampaikan hasil dari keputusan MK tidak pernah memperhatikan aspirasi publik.

Hal yang sama diutarakan Ketua Centra Initiative, DR. Al Araf bahwa keputusan MK saat ini banyak yang tidak konsisten.

“MK saat ini sudah mengalami degradasi karena banyaknya pelanggaran etik dan pidana yang dilakukan Hakim MK serta banyaknya putusan MK yang inkonsisten” jelasnya.


Berita Terkait

Antar Keluarga Berangkat Haji Handphone Kecopetan di Area Masjid Al-Amzad Kabupaten Tangerang
Kejaksaan Tinggi Banten Tangkap 1Tersangka Korupsi Pembebasan Lahan
Langit Baru Indonesia: Peluncuran Starlink oleh Presiden Jokowi dan Elon Musk di Bali
Laka Lantas di Manduamas, Sebabkan 1 Remaja Meninggal Dunia, 2 Remaja Kritis
IKN Nusantara Tingkatkan UMKM dan Perekonomian Masyarakat
Masyarakat Harus Perhatikan Peraturan Pembatasan Barang Bawaan dari Luar Negeri Agar Tidak salah paham
Kejati Banten Tindak Lanjuti Kasus Korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Penangkapan ASN
Banjir Tak Kunjung ada Solusi Warga Perum Binong Permai Bentangkan Sepanduk Penuh Sindiran Kepada Pemerintah
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 Mei 2024 - 10:21 WIB

Antar Keluarga Berangkat Haji Handphone Kecopetan di Area Masjid Al-Amzad Kabupaten Tangerang

Rabu, 15 Mei 2024 - 12:52 WIB

Kejaksaan Tinggi Banten Tangkap 1Tersangka Korupsi Pembebasan Lahan

Selasa, 14 Mei 2024 - 18:01 WIB

Langit Baru Indonesia: Peluncuran Starlink oleh Presiden Jokowi dan Elon Musk di Bali

Kamis, 9 Mei 2024 - 21:24 WIB

Laka Lantas di Manduamas, Sebabkan 1 Remaja Meninggal Dunia, 2 Remaja Kritis

Rabu, 8 Mei 2024 - 15:28 WIB

IKN Nusantara Tingkatkan UMKM dan Perekonomian Masyarakat

Rabu, 8 Mei 2024 - 09:40 WIB

Masyarakat Harus Perhatikan Peraturan Pembatasan Barang Bawaan dari Luar Negeri Agar Tidak salah paham

Senin, 6 Mei 2024 - 22:33 WIB

Kejati Banten Tindak Lanjuti Kasus Korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Penangkapan ASN

Minggu, 28 April 2024 - 16:25 WIB

Banjir Tak Kunjung ada Solusi Warga Perum Binong Permai Bentangkan Sepanduk Penuh Sindiran Kepada Pemerintah

Berita Terbaru