Sukabumi, Info7.id | Laskar Pasundan Indonesia (LPI) Gelar Ujuk Rasa (Unras) di Gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi Jawa Barat itu menuntut dugaan penyalahgunaan dana Desa terkait pendampingan hukum diproses menjadi produk hukum. Kamis, 27/07/2023.
Rohmat hidayat, Ketua umum Laskar Pasundan Indonesia mengatakan kepada Awak Media bahwa pihaknya meminta DPMD dan Inspektorat Sukabumi memproses dugaan penyalahgunaan tersebut.
Karena Rohmat menilai hal itu bersebrangan dengan regulasi dan sistem penerapan yang ada. “Jika merujuk pada aturan barang dan jasa, seharusnya bekerja terlebih dahulu, barulah mendapatkan bayaran,” Ujarnya. Jumat, 28/07/2023.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Rohmat, aturan yang ditetapkan oleh Kementrian Desa (Kemendes) dengan Peraturan Mentri Desa, secara regulasi hal itu diperuntukan untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan.
Untuk itu kata Rohmat, pihaknya meminta rekomendasi dari DPMD terkait agar segera dilakukan pemeriksaan yang mendalam dan tidak hanya mengedepankan aspek penyelamatan uang negara saja, melainkan harus juga menguji aspek perilaku.
Rohmat ketua umum LPI itu juga menyinggung terkait aspek pelayanan publik dari Kepala Dinas DPMD serta tata cara penyampaian hal-hal yang berkaitan mulai dari tentang regulasi sampai dengan cara bicara kekuatan pun di pertontonkan kepala Dinas serta penanganan lamban.
“Surat Rekomendasi saja baru di buat tadi, setelah ada aksi, maka dari itu amat sangat tergambar ketidak layakan seorang pemimpin,” Cetus Rohmat.
Dengan segala hal yang terjadi pada Aksi tadi kata Rohmat, pihaknya meminta kepada Bupati Sukabumi agar merevisi, merotasi Kepala Dinas DPMD yang di anggap pihaknya jauh dari kata layak menjadi sosok pejabat publik.
“Kepala Dinas DPMD kan sudah paham menjadi pelayanan publik, tapi ko terkesan menjadi raja dan melupakan aspek pelayanan terhadap masyarakat,” Terang Rohmat.
Rohmat juga mengecam akan melakukan aksi unjuk rasa kembali di kantor Bupati dengan materi minta ganti kepala dinas di ganti
“Kami akan aksi lagi minta Kepala Dinas di ganti,” Pungkasnya.
(MUL)
