FORMAS: Konflik Agraria Sentul City dengan Warga Diharapkan Tuntas di Era Kapolri Suyudi

Kamis, 19 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

INFO7. ID, BOGOR | Perkara dugaan penyerobotan lahan milik warga oleh PT Sentul City Tbk kembali mencuat. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat melakukan pengecekan lokasi bersama Forum Masyarakat Sentul (Formas) di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan mendatangi proyek pembangunan di kawasan wisata Palemboko milik Ozzy Sudiro yang diklaim oleh PT Sentul City Tbk.

Pengecekan sengketa lahan tersebut dilakukan berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/1765/IX/2026/SPKT/Polda Jabar tertanggal 19 September 2026. Laporan itu telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor 1250 tertanggal 30 September 2026.

Pemilik lahan Palemboko Camping Ground mengapresiasi langkah penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat yang telah menanggapi laporannya dan melakukan pengecekan langsung terhadap lahan milik Ozzy Sudiro seluas 4,5 hektare yang kemudian diklaim sebagai milik PT Sentul City Tbk.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tidak hanya itu, lahan seluas 1,5 hektare milik 32 warga di RW 10, Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, yang juga mencakup area SDN 06 Bojong Koneng, turut diklaim sebagai milik PT Sentul City Tbk.

Berdasarkan keterangan warga di lokasi, mereka mengaku telah puluhan tahun mengalami kesulitan dalam mempertahankan tanah yang menjadi hak miliknya. Mereka menyebut adanya dugaan penyerobotan dan plotingan tanah oleh korporasi hingga kerap menemui hambatan saat mengurus sertifikat hak milik (SHM). Bahkan, beberapa warga mengaku menjadi korban kriminalisasi ketika berupaya memperjuangkan hak-haknya.

Kasus terbaru yang dialami Ozzy Sudiro, pemilik Palemboko Camping Ground di Desa Bojong Koneng, menjadi pemantik terbongkarnya dugaan persoalan penguasaan lahan yang melibatkan Sentul City dan sejumlah oknum penguasa sebelumnya yang diduga membiarkan hak-hak warga terabaikan.

“Di atas tanah milik saya, PT Sentul City kini mendirikan plang yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut miliknya, melakukan cut and fill, serta mendirikan bangunan. Sehingga terpaksa saya melaporkan kejadian ini ke Polda Jawa Barat,” ucap Ozzy saat konferensi pers di Palemboko, Bojong Koneng, Sentul, Kabupaten Bogor, Selasa (18/11/2026).

Ozzy juga mengatakan bahwa saat pengecekan lokasi berlangsung, aktivitas pembangunan masih berjalan. Bahkan, terlihat sejumlah bangunan sudah berdiri dan sebagian lahan sedang dalam proses pengurukan menggunakan material tanah untuk diratakan.

Perkembangan investigasi juga disebut telah menemukan indikasi dugaan keterlibatan sejumlah oknum kepolisian. Beberapa di antaranya diduga merupakan pasukan mantan Kapolri LSP yang membekingi korporasi dan memiliki beberapa bidang tanah di kawasan Sentul, berdekatan dengan lahan milik Presiden Prabowo dan Ozzy Sudiro.

Baca Juga :  Mafia Solar di Kabupaten Bogor Makin Menjamur, APH Diminta Bersikap Tegas

Terkait lahan yang diklaim oleh Sentul City, Ozzy menegaskan bahwa dirinya memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah secara hukum dan riwayat penguasaan yang jelas sejak tahun 1980-an.

Menurutnya, riwayat tanah tersebut berasal dari pembelian tiga girik milik warga atas nama Sarta bin Tiong, Juju bin Koneng, dan B. Tumilar. Tanah tersebut kemudian dibeli oleh seorang purnawirawan jenderal polisi bernama Damanik sebelum akhirnya beralih ke tangan pelapor sebagai generasi ketiga.

“Kami memiliki dokumen lengkap mulai dari girik asli yang sudah terdaftar di Agraria sejak tahun 80-an, akta jual beli notarial, izin bangunan, hingga bukti pelunasan pajak (SISMIOP) yang rutin kami bayar hingga saat ini,” tegas Ozzy.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa permasalahan tersebut muncul setelah pihak Sentul City diduga mengklaim dan menerbitkan sertifikat atas lahan seluas kurang lebih 6 hektare di area tersebut, bahkan sempat melakukan pemagaran.

“Pihak Sentul City mengklaim memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2. Padahal, pemerintah sudah mencabut dan membatalkan SHGB Nomor 2 itu,” tandasnya.

Untuk luasan 6 hektare yang diklaim tersebut, sambung Ozzy, tidak hanya mencakup 4,5 hektare tanah miliknya, tetapi juga diduga menyerobot permukiman warga yang dihuni sekitar 32 kepala keluarga (KK). Di kawasan tersebut juga terdapat sebuah masjid serta bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 yang telah berdiri sejak lama.

“Melalui proses pengecekan penyidik di lokasi ini, kita berharap kepastian hukum dapat segera ditegakkan untuk melindungi hak-hak pemilik tanah maupun warga sekitar yang terdampak, seperti yang juga diamini Ketua RT, mantan Ketua RW, serta beberapa warga yang menjadi korban,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Joni, salah seorang warga Bojong Koneng, mengaku tanah miliknya seluas 17 hektare lenyap akibat diduga dicaplok mafia tanah dan pihak Sentul City.

“Saya sudah melapor ke sana-sini. Berkas dan bukti-bukti kepemilikan tanah saya juga sudah diserahkan ke kepolisian, bahkan sampai ke DPR RI, tetapi hasilnya nol. Setelah kasus tanah saya, tak lama kemudian muncul kasus tanah Rocky Gerung yang dicaplok Sentul City,” beber mantan Komisaris Jiwasraya tersebut kepada media, Selasa (18/11/2026).

Baca Juga :  Dewan Pembina GWI Titip Harapan Besar kepada Syamsul Bahri untuk Periode 2026–2031

Senada dengan itu, Prof. Henry Subiakto, dalam konferensi pers Formas menggugat Sentul City pada Selasa (18/11/2026), menyebut persoalan Sentul City bukan merupakan hal baru jika berbicara mengenai dugaan praktik pengembang nakal.

“Itu bukan rahasia lagi jika kita bicara Sentul City. Sebagai warga Sentul dan pengurus Formas, tentunya saya berkewajiban membela hak warga Sentul untuk melakukan perlawanan,” tegasnya.

Mengacu pada konteks dugaan penyerobotan lahan milik warga, Henry menjelaskan bahwa tindakan tersebut dapat berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya apabila menyangkut pelanggaran hak atas kepemilikan, hak atas penghidupan yang layak, atau dilakukan dengan kekerasan, intimidasi, maupun pembiaran oleh negara.

“Perlindungan hak milik dan HAM itu mutlak, mengingat hak atas milik pribadi dilindungi oleh UUD 1945, seperti Pasal 28H ayat (4), serta instrumen HAM lainnya, seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM),” jelasnya.

Sementara itu, kuasa hukum Formas (Forum Masyarakat Sentul), JS Simatupang, menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam klaim kepemilikan lahan yang dilakukan PT Sentul City Tbk.

Menurutnya, dokumen dan bukti penguasaan tanah yang dimiliki kliennya harus menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan. Ia meminta penyidik Polda Jawa Barat tidak hanya melihat klaim sepihak, tetapi juga memeriksa seluruh alas hak, riwayat perolehan tanah, serta bukti-bukti penguasaan fisik di lapangan.

“Bukti kepemilikan klien kami sangat kuat dan tercatat sejak era 1980-an, sehingga klaim dari pihak pengembang penuh dengan kejanggalan. Kami meminta proses hukum ini harus dijalankan secara objektif dan profesional demi kepastian hukum bagi klien kami,” tegas JS Simatupang.

Persoalan ini bukan sekadar menyangkut klaim kepemilikan berdasarkan dokumen, melainkan juga menyangkut kepastian perlindungan hak masyarakat atas tanah. Jika dugaan penyerobotan dan perusakan tersebut terbukti, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada pihak PT Sentul City Tbk belum mendapatkan respons. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak terkait sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. (Budi Prabowo)

Berita Terkait

Hari Keempat Operasi Zebra Maung 2026, Polda Banten Perketat Pengawasan Lalu Lintas
FRIC Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa, Desak Pemerintah Buka Dugaan Kepentingan Tambang
Dewan Pembina GWI Titip Harapan Besar kepada Syamsul Bahri untuk Periode 2026–2031
Sambangi Satkamling, Wakapolres Serang Perkuat Sinergi Warga
Kapolresta Tangerang Pimpin Sertijab Tiga Pejabat, Sejumlah Posisi Strategis Berganti
Proyek Drainase Palasari Dipertanyakan, Pengawas Akui U-Ditch Dipasang Tanpa Lantai Dasar
Polresta Tangerang Ungkap Tujuh Kasus Curanmor, 10 Tersangka Diamankan
Hari Ke-12 Ops Patuh Maung 2026, Polda Banten Kedepankan Edukasi dan Keselamatan Pengendara
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:27 WIB

FORMAS: Konflik Agraria Sentul City dengan Warga Diharapkan Tuntas di Era Kapolri Suyudi

Kamis, 19 November 2026 - 11:37 WIB

Hari Keempat Operasi Zebra Maung 2026, Polda Banten Perketat Pengawasan Lalu Lintas

Kamis, 19 November 2026 - 11:24 WIB

FRIC Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa, Desak Pemerintah Buka Dugaan Kepentingan Tambang

Kamis, 19 November 2026 - 10:04 WIB

Dewan Pembina GWI Titip Harapan Besar kepada Syamsul Bahri untuk Periode 2026–2031

Kamis, 19 November 2026 - 09:41 WIB

Sambangi Satkamling, Wakapolres Serang Perkuat Sinergi Warga

Berita Terbaru

Info7 Update

Sambangi Satkamling, Wakapolres Serang Perkuat Sinergi Warga

Kamis, 19 Nov 2026 - 09:41 WIB