INFO7. ID, SERANG | Wacana pemindahan (translokasi) sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan keras dari Fast Respon Indonesia Center (FRIC) DPW Banten.
Ketua FRIC DPW Banten, Habibi, bersama jajaran pengurus dan anggota menegaskan penolakan terhadap rencana tersebut. Menurutnya, pemindahan satwa langka yang menjadi ikon kebanggaan masyarakat Banten itu bukan persoalan sederhana dan tidak boleh dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak ekologis maupun kepentingan masyarakat daerah.
“Badak Jawa merupakan ikon dan kebanggaan masyarakat Banten. Kalau Badak Jawa dipindahkan, apa lagi yang tersisa menjadi kebanggaan daerah? Jangan sampai daerah hanya menjadi penonton, sementara aset dan kebanggaannya dibawa keluar,” tegas Habibi di Serang, Kamis (19/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
FRIC DPW Banten menilai Taman Nasional Ujung Kulon bukan sekadar lokasi keberadaan Badak Jawa, melainkan habitat alami yang selama ini menjadi bagian penting bagi kelangsungan hidup satwa langka tersebut.
Habibi mengingatkan bahwa perbedaan vegetasi, sumber pakan, kondisi tanah, iklim, serta karakter lingkungan dapat menimbulkan risiko terhadap proses adaptasi Badak Jawa apabila dipindahkan ke habitat baru.
“Risiko ekologisnya sangat besar. Perubahan pakan, iklim, dan lingkungan bisa menyebabkan stres, penurunan daya tahan tubuh, bahkan kematian. Populasinya sudah sangat sedikit, jangan dijadikan kelinci percobaan,” ujarnya.
Selain persoalan ekologis, FRIC DPW Banten juga mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan lain di balik wacana translokasi tersebut. Habibi mengaku khawatir pemindahan Badak Jawa justru berkaitan dengan isu pemanfaatan sumber daya alam, termasuk dugaan potensi aktivitas pertambangan emas di kawasan Ujung Kulon.
“Kami khawatir, jangan sampai Badak Jawa dipindahkan, Ujung Kulon dikosongkan, lalu kawasan itu dibuka untuk kepentingan tambang. Ini yang harus diawasi bersama oleh masyarakat Banten,” ungkapnya.
Atas dasar itu, Habibi mendesak pemerintah pusat agar tidak menutup diri terhadap pertanyaan publik. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka alasan, tujuan, serta kajian ilmiah yang menjadi dasar rencana pemindahan Badak Jawa tersebut.
Menurutnya, jangan sampai kebijakan yang diklaim sebagai upaya konservasi justru menimbulkan kecurigaan masyarakat akibat minimnya transparansi. Apalagi, menyangkut kawasan konservasi dan satwa langka yang memiliki nilai penting bagi kelestarian lingkungan serta kebanggaan masyarakat Banten.
Habibi menegaskan, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pembenahan habitat asli Badak Jawa di Ujung Kulon daripada mengambil langkah pemindahan ke luar Banten.
Perbaikan ekosistem, penguatan pengamanan kawasan, perlindungan habitat, serta pelibatan masyarakat lokal harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam menjaga keberlangsungan satwa langka tersebut.
“Yang harus dipindahkan itu bukan badaknya, tapi keseriusan pemerintah dalam menjaga Ujung Kulon. Perbaiki habitatnya, perkuat pengamanannya, libatkan masyarakat lokal,” tegasnya.
FRIC DPW Banten menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut. Habibi juga mengajak seluruh elemen masyarakat Banten, tokoh adat, akademisi, dan pemerintah daerah untuk bersama-sama menyuarakan penolakan terhadap wacana pemindahan Badak Jawa ke luar Banten.
Baginya, Badak Jawa bukan sekadar satwa langka, melainkan warisan alam dan kebanggaan daerah yang harus dijaga. Pemerintah pusat pun diminta membuktikan keseriusannya dalam melindungi Ujung Kulon, bukan justru memunculkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. (Mul)






